Pj Gubernur DKI Tekankan Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengingatkan pentingnya upaya menyosialisasikan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP).

Heru mengatakan, UU DKJ telah disahkan. Namun demikian, perpindahan ibu kota masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diterbitkan Presiden RI, Joko Widodo.

"Saya ingin menyampaikan kondisi Jakarta terkini. Ibu-ibu selaku pendamping dari para pejabat tentunya harus memahami ini," ujarnya saat acara halal bihalal bersama 600 anggota TP PKK, DWP, dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi DKI Jakarta di Ancol, Jakarta Utara, pada Selasa (30/4).

Perpindahan Ibu kota ke Kalimantan Timur, menurut Heru, harus disambut dengan baik. Salah satunya dengan melakukan pengembangan untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Sebab, Jakarta menjadi magnet bagi perekonomian nasional.

"Saya rasa, 15 tahun ke depan, Kota Jakarta masih menjadi center dari kota-kota lain. Ibu Kota Negara (IKN) sedang bertumbuh, Jakarta terus melaju. Kita harus bisa mempertahankan ini, antara lain dengan mempertahankan tugas ibu-ibu sekalian, baik PKK maupun DWP untuk mendukung suaminya dalam menjalankan tugas dengan baik," kata Heru.

Lebih lanjut, Heru meminta Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko untuk memberikan sosialisasi tentang isi dari UU DKJ kepada Tim Penggerak PKK dan DWP. Sehingga, isi UU DKJ dapat dipahami secara lebih detail yang akan bermanfaat dalam melakukan pembinaan PKK dan kerajinan daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Saya harap, Tim Penggerak PKK dan DWP dapat diberikan penjelasan detail isi dari UU DKJ, antara lain tentang hak-hak dan kewenangan Pemprov DKI, terkait hak sumber daya manusia, hak kepegawaian dan seterusnya. Ini perlu diketahui karena nanti dibutuhkan ibu-ibu dalam perjalanan membina PKK dan Dekranasda yang tentunya bersentuhan dengan masyarakat. Pak Aspem silakan jadwalkan waktu untuk memaparkan detail UU DKJ yang telah disahkan," imbuhnya.

Sementara itu, Pj Ketua Tim Penggerak PKK, Mirdiyanti Heru menuturkan, kegiatan halal bihalal seperti ini penting diselenggarakan untuk mempererat tali silaturahmi dan sinergi untuk bersama-sama merumuskan pembangunan kota.

"Acara hari ini diharapkan dapat memperkuat jalinan tali silaturahmi dan sinergi antara Tim Penggerak PKK, DWP, dan Dekranasda DKI Jakarta untuk terus dapat berkontribusi pada Kota Jakarta melalui program-program Pemprov DKI," pungkasnya. (Riyan). ***